Prengki: Fraksi DPN DPRD Tanjungpinang Dukung Ranperda RPJMD 2025-2029 Dibahas jadi Perda
PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Fraksi Gabungan Demokrat Pembangunan Nurani (DPN) DPRD Kota Tanjungpinang, menyatakan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025-2029 untuk dilakukan pembahasan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani (DPN) DPRD Kota Tanjungpinang, Prengki Simanjuntak usai Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Tentang RPJMD 2025-2029, Kamis (10/7/2025).
“Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani DPRD Kota Tanjungpinang menyatakan mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda Tentang RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029,” demikian keterangan resminya, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, dokumen ini merupakan instrumen penting dalam menjabarkan visi pembangunan jangka menengah dan sekaligus menjadi manifestasi dari tekad Pemerintah Daerah untuk menciptakan pembangunan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi atas penyampaian Ranperda RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 oleh Wali Kota Tanjungpinang dengan beberapa catatan.
“Berdasarkan isi dari pidato Wali Kota Tanjungpinang penyampaian Ranperda tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan kami. Dengan catatan-catatan yang telah kami sampaikan tersebut sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan,” katanya,
Prengki mengungkapkan, ada beberapa catatan Fraksi DPN terhadap RPJMD, di antaranya memperhatikan aspek perencanaan dan keterpaduan dokumen. Fraksi menilai bahwa RPJMD telah disusun berdasarkan kaidah formal sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 serta Inmendagri No. 2 Tahun 2025.
“Namun demikian, kami mendorong agar dalam proses penyempurnaan selanjutnya dilakukan sinkronisasi lebih mendalam dengan RPJPD 20252045, RPJMD Provinsi, dan RPJMN,” tuturnya.
Hal tersebut, kata dia, guna menjamin keselarasan arah kebijakan lintas wilayah dan lintas sektor.
Kemudian kedua, lanjut dia, perlu dilakukan kajian strategis terhadap potensi dan tantangan daerah. Secara geografis menurut fraksinya, posisi strategis Kota Tanjungpinang di jalur pelayaran internasional merupakan potensi unggulan yang belum sepenuhnya dioptimalkan.
Untuk itu fraksi menilai penting adanya formulasi kebijakan ekonomi maritim yang lebih tajam dan terfokus, termasuk penguatan sektor logistik, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari berbasis budaya lokal.
“Namun kami juga mencermati bahwa tantangan lingkungan, seperti rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan luas kawasan kumuh, perlu direspons melalui kebijakan pro lingkungan yang progresif dan terintegrasi, termasuk inovasi dalam pengelolaan limbah, penguatan regulasi tata ruang, dan pembangunan berbasis mitigasi perubahan iklim,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, dari dimensi ekonomi, sosial, dan ketimpangan fraksi mengapresiasi adanya tren pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Akan tetapi, angka pertumbuhan yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam basis ekonomi daerah.
“Oleh sebab itu, kami mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih agresif, khususnya pengembangan sektor ekonomi kreatif, UMKM digital, dan industrialisasi berbasis lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani DPRD Kota Tanjungpinang juga menekankan pentingnya penyusunan strategi yang efektif untuk menurunkan ketimpangan sosial, pengangguran terbuka, dan kemiskinan.
“Di sinilah kami memandang bahwa intervensi berbasis data dan pendekatan partisipatif masyarakat harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pro-rakyat,” sebutnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang ini mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi pencapaian IPM yang tergolong tinggi meski laju pertumbuhannya melambat.
Hal ini menandakan perlunya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, terutama untuk kelompok rentan dan wilayah pinggiran. Demikian pula dengan indeks infrastruktur yang masih berada di bawah rata-rata.
“Fraksi kami mendorong adanya pemetaan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, dengan penekanan pada aspek konektivitas, sanitasi, dan pengurangan backlog perumahan,” ucapnya.
Politisi Hanura ini mengatakan, arah visi dan program prioritas, “Tanjungpinang BIMASAKTI” patut diapresiasi karena mencerminkan pendekatan pembangunan yang holistik, menggabungkan unsur budaya, pelayanan publik, keamanan, hingga teknologi.
Namun demikian, fraksi berharap bahwa konsep tersebut tidak berhenti pada slogan, melainkan terjabarkan dalam indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.
Menurutnya, sembilan program prioritas yang ditetapkan cukup komprehensif, akan tetapi pihaknya mendorong agar aspek monitoring dan evaluasi diperkuat, serta dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasi program tidak terjebak pada tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah.
Kemudian yang keenam, pihaknya mendoong penajaman tahapan pembangunan tahunan.
“Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani DPRD Kota Tanjungpinang mencermati penahapan lima tahunan yang telah ditetapkan cukup sistematis. Namun demikian, agar tidak sekadar menjadi narasi ideal, perlu disiapkan roadmap implementatif yang disertai skenario risiko dan strategi adaptif terhadap perubahan eksternal, termasuk dinamika geopolitik dan ekonomi global,” tutupnya.
(Red)
