Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemko Tanjungpinang Perkuat Koordinasi Jaga Inflasi Tetap Terkendali
PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara hybrid di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Tanjungpinang, Senin (19/1/2026).
Rakor yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, diikuti seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se- Indonesia dengan agenda rapat membahas perkembangan inflasi nasional serta langkah-langkah strategis pengendalian harga, khususnya menjelang Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa berdasarkan data historis lima tahun, yang hampir di setiap awal Ramadan selalu diikuti oleh kenaikan inflasi terutama pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.
Selain itu, perbedaan waktu dimulainya Ramadan setiap tahun turut memengaruhi pola inflasi bulanan.
“Untuk Ramadan tahun 2026 yang diperkirakan dimulai pada pertengahan bulan, tekanan inflasi diproyeksikan mulai muncul sejak bulan berjalan dan berpotensi mencapai puncaknya pada bulan berikutnya, seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat,” jelas Tomsi.
Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihimpun melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, sejumlah komoditas yang dominan menyumbang kenaikan IPH di berbagai daerah antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.
Kenaikan harga komoditas pangan tersebut menjadi faktor yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah antisipatif, seperti melakukan pemantauan harga secara berkala, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan strategis guna menekan potensi lonjakan harga dan menjaga stabilitas inflasi di daerah,” tegas Tomsi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan data inflasi nasional pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara month-to-month (m-to-m) dan 2,12 persen secara year-on-year (y-on-y).
Angka tersebut menunjukkan tren inflasi yang masih terkendali di awal tahun. Kenaikan inflasi Januari 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen (m-to-m).
Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau pada Desember 2025 tercatat inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,08, dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,75 persen dengan IHK sebesar 108,64.
Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Provinsi Kepulauan Riau pada Desember 2025 sebesar 1,14 persen, seiring kenaikan IHK dari 109,83 pada November 2025 menjadi 111,08 pada Desember 2025.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, menyampaikan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat evaluasi serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi yang solid lintas tingkatan pemerintahan agar stabilitas harga di daerah dapat terus terjaga.
“Pemko Tanjungpinang berkomitmen mengoptimalkan langkah antisipatif agar inflasi daerah tetap terkendali melalui pengawasan harga, pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, dengan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026 guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujar Elfiani.
(Red)
