Sekda Zulhidayat Pimpin Rakor Forkopimda, Bahas Karhutla dan Bencana Kekeringan
PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait kondisi terkini bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Tanjungpinang.
Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Raja Hamidah Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (31/03/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, didampingi para Asisten, Staf Ahli, kepala instansi terkait, serta dihadiri seluruh camat dan lurah se- Kota Tanjungpinang.
Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dalam rapat tersebut dipaparkan kondisi terkini yang menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang tengah mengalami kekeringan cukup serius akibat rendahnya curah hujan sejak Januari hingga Februari 2026 yang berada pada kategori bawah normal.
Kondisi ini berdampak pada menurunnya cadangan air baku, berkurangnya debit waduk dan sumber air tanah, serta meningkatnya kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat.
Selain krisis air bersih, rapat juga membahas peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Data Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan terjadinya puluhan kejadian kebakaran lahan di berbagai wilayah, dengan indeks bahaya kebakaran berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, seiring meningkatnya jumlah hotspot di Pulau Bintan, khususnya di wilayah Tanjungpinang Timur.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, dalam arahannya menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini memerlukan respons cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas sektor.
“Dampak kekeringan sudah nyata dirasakan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Di sisi lain, risiko karhutla juga meningkat. Oleh karena itu, perlu langkah antisipatif yang terkoordinasi agar dampak yang lebih luas dapat dicegah,” ujar Zulhidayat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan, di antaranya pendistribusian air bersih sejak awal tahun, penguatan patroli di wilayah rawan kebakaran, serta peningkatan koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan instansi teknis lainnya seperti BKMG kelas III RHF Tanjungpinang dan PDAM Tirta Kepri. Namun keterbatasan armada distribusi serta menurunnya debit sejumlah sumber air alternatif menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.
Lebih lanjut, Zulhidayat menyampaikan bahwa Rakor Forkopimda ini juga menjadi bagian dari pertimbangan penetapan Status Tanggap Darurat Kekeringan dan Karhutla, sebagai dasar percepatan penanganan di lapangan.
“Penetapan status tanggap darurat bertujuan untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal,” tegasnya.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG yang memprediksi adanya peningkatan curah hujan pada April hingga Mei 2026, sehingga setiap kebijakan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan situasi.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari dampak kekeringan dan ancaman karhutla, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau.
(Red)
