Wali Kota Lis Sampaikan Sejumlah Arahan Strategis Serta Peningkatan Kinerja Kepada Seluruh Perangkat Daerah
PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H memimpin Rapat Koordinasi Perangkat Daerah bulan Desember, bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang Drs. H. Raja Ariza, MM. Rakor dilaksanakan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Senggarang, Jumat (5/12/2025).
Dalam rapat, Lis menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait peningkatan kinerja, mitigasi bencana serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan pembangunan Kota Tanjungpinang, termasuk pentingnya ketertiban administrasi pada setiap Perangkat Daerah.
“Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan harus dilakukan sesuai aturan dan standar yang berlaku,” ucapnya.
Terkait penganggaran, Lis memberikan perhatian khusus pada pengawasan yang berkaitan dengan KPK dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia meminta agar setiap OPD semakin disiplin dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
“Kita harus lebih tertib administrasi dan memastikan pengelolaan anggaran benar-benar sesuai ketentuan. Pengawasan KPK melalui MCP harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain itu, Lis menegaskan bahwa Musrenbang sudah harus mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2027, sehingga seluruh perencanaan telah diselaraskan sejak awal karena proses perencanaan merupakan fondasi utama pelaksanaan program pemerintah.
Memasuki musim cuaca ekstrem, Lis menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana.
Ia meminta BPBD mengaktifkan SK Tim Penanggulangan Bencana dan memperkuat kolaborasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).
“Segera lakukan langkah konkret dalam persiapan pencegahan dan penanganan sementara bencana. Kita harus sigap dan siap,” imbaunya.
Selain itu, Lis juga meminta Perangkat Daerah terkait memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan masyarakat, khususnya menjelang periode rawan inflasi.
Juga terkait kedisiplinan pegawai, Lis menyampaikan bahwa terdapat perbaikan dengan menurunnya angka pegawai tanpa keterangan (TK).
“Meskipun begitu, evaluasi kinerja aparatur tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
(Red)
