PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., menghadiri penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Surabaya, Selasa (25/11/2025).
IKK Award merupakan ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan oleh LAN untuk seluruh instansi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Program ini menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan di lingkungan birokrasi.
Dalam sambutannya, Kepala LAN RI, Muhammad Taufik, menegaskan bahwa pengukuran IKK merupakan elemen strategis dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi nasional.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas kebijakan akan memberikan dampak langsung pada perbaikan mutu pelayanan publik.
“Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi ke depan,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa IKK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi dan pembelajaran bersama antarinstansi.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara analisis hukum dan analisis kebijakan harus terus diperkuat guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
“Kami berharap forum ini tidak berhenti sampai di sini. Melalui komunitas ini, kita dapat terus meningkatkan mutu kebijakan, baik dari aspek legal maupun teknis,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Lis menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan daerah.
“Momentum ini menjadi dorongan bagi kami untuk memperkuat proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan secara lebih terukur, transparan, responsif, dan inklusif. Kedepan, kolaborasi antarperangkat daerah serta partisipasi masyarakat akan terus diperluas agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan melalui berbagai program reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Pada tahun 2025, sebanyak 548 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pengukuran IKK dari total 646 instansi di Indonesia.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa hanya 6,41 persen instansi yang berhasil meraih kualifikasi unggul dari enam kategori penilaian yang meliputi unggul, sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
(Red)
