PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., menerima kunjungan kerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan diterima Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang, Jumat (11/7/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kolaborasi BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Daerah se- Kepri untuk memperkuat sinergi dalam bidang statistik dan pendataan sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Lis menyampaikan dukungan terhadap inisiatif BPS khususnya dalam penyusunan data statistik yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kualitas data, agar kebijakan yang diambil Pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data statistik yang akurat dan valid, maka arah pembangunan daerah akan lebih terukur dan bisa terintegrasi dengan data nasional,” ujar Lis.
Lis menambahkan bahwa meskipun Kota Tanjungpinang bukan daerah dengan industri besar, namun pertumbuhan ekonomi tetap bisa didorong melalui sektor-sektor lokal seperti usaha mikro, termasuk kedai kopi yang jumlahnya cukup banyak dan menjadi bagian dari roda perputaran ekonomi masyarakat.
“Kita tidak bisa menyamakan seluruh daerah. Kota Tanjungpinang tidak memiliki kawasan industri besar, tapi bukan berarti tidak bisa tumbuh. Kita harus melihat peluang-peluang lokal seperti kedai kopi atau UMKM lainnya yang menjadi kekuatan ekonomi mikro masyarakat. Pemko siap berkolaborasi dengan BPS, termasuk memberikan data awal untuk mendukung proses pendataan,” jelasnya.
Lis turut mengapresiasi peran BPS yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemerintah dalam menyediakan data yang dibutuhkan. Ia juga berharap ke depan sinergi ini bisa terus diperkuat, terutama dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik dan integrasi data sektoral.
Kepala BPS Provinsi Kepri, Dr. Margaretha Ari Anggorowati, dalam sambutannya menjelaskan bahwa salah satu tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
“BPS akan memetakan wilayah melalui Satuan Lingkungan Setempat untuk melihat potensi ekonomi mikro secara lebih detil. Salah satu fokusnya adalah mendata sektor pertanian serta kedai kopi yang saat ini menjadi motor penggerak ekonomi di beberapa wilayah,” ungkap Margaretha.
Dijelaskannya, berdasarkan data, struktur ekonomi Kota Tanjungpinang masih banyak bergantung pada aktivitas belanja para ASN. Oleh karena itu, BPS dan Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan lebih dalam terhadap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor informal dan skala mikro.
“Dengan kolaborasi yang baik, kami harap pendataan bisa berjalan aman dan lancar, serta mampu menghasilkan data berkualitas untuk mendukung kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan identifikasi awal terhadap usaha kedai kopi di Kota Tanjungpinang dengan memanfaatkan data dari OSS serta Google Maps.
“Kami menggabungkan data dari dinas terkait dan OSS, lalu kami padukan dengan big data dari Google Maps. Hasilnya, kami menemukan sekitar 700 kedai kopi tersebar di seluruh Kota Tanjungpinang. Ini menjadi basis awal pendataan sektor UMKM ke depan,” terang Yulia.
Ia menyebutkan bahwa setelah pendataan kedai kopi, langkah selanjutnya adalah memetakan seluruh UMKM secara menyeluruh agar potensi ekonomi mikro bisa terdata secara sistematis dan akurat.
“Kami berharap pendataan ini bisa dilanjutkan secara bertahap dan didukung oleh seluruh OPD terkait. Kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan data yang dapat diandalkan dalam perencanaan kebijakan publik,” ujarnya.
(Red)
