Lis Paparkan Usulan Pembangunan dan Penataan Wilayah kepada Kepala Staf Kepresidenan
PRIMETIMES.ID, JAKARTA-
Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur pada rapat koordinasi pembahasan konsep awal desain pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto dan Menteri Transmigrasi, rakor dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Lis paparkan usulan pembangunan infrastruktur yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang termuat dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, dan PSN dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun (KSN – KPBPB BBK).
“Dukungan atas proyek prioritas tersebut yaitu pembangunan jalan lingkar antar FTZ Tanjungpinang-Bintan, penataan kawasan kota lama dan sekitarnya, revitalisasi pelabuhan penumpang Penyengat, serta peningkatan sektor pariwisata,” jelas Lis.
Dipaparkannya, rencana pembangunan jalan lingkar antar FTZ meliputi Jembatan Madong-Sungai Nyirih, Jembatan Pinang Marina-Tanjung Lanjut dan penataan Jalan dan Kawasan Gurindam 12 lanjutan. Untuk penataan kawasan kota lama difokuskan untuk penanganan banjir Kota lama, penataan jalan, penggantian konstruksi jalan aspal menjadi Pattern Concrete.
Dalam revitalisasi Pelabuhan Penyengat meliputi pembangunan dermaga menuju Pulau Penyengat dan pembangunan dermaga Kampung Datuk. Dan untuk peningkatan sektor pariwisata, dengan pengembangan kawasan wisata Bukit Manuk dan revitalisasi kawasan heritage Tionghoa Senggarang.
Selain itu, Lis juga sampaikan prioritas usulan infrastruktur kewilayahan. Usulan ini mendukung peran Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan pusat kegiatan wilayah sebagaimana yang termuat dalam rencana tata ruang wilayah nasional.
“Di antaranya penanganan banjir, revitalisasi fasilitas umum, penataan pemukiman kumuh, hingga pembangunan dan peningkatan jalan kota,” sebutnya.
Lis turut menyampaikan terkait hambatan atau permasalahan yang berkaitan dengan usulan tersebut.
“Ketersediaan lahan dan penguasaan lahan oleh swasta yang teridentifikasi terlantar 1.637,54 ha (2024) menjadi salah satu penghambat investasi di Kota Tanjungpinang. Juga keterbatasan anggaran untuk optimalisasi penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur pendukung yang menjadi salah satu hambatan pengembangan potensi pariwisata,” ungkapnya.
Untuk itu, Lis harapkan dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk mewujudkan usulan dan rencana kerja tersebut, kami harapkan dukungan APBN untuk anggaran pembangunan di Kota Tanjungpinang agar perkembangan infrastruktur dapat meningkat pesat sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri,” pungkasnya.
(Red)
