PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, M.M., mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.
Rakor diikuti secara virtual di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (14/4/2025).
Dalam arahannya, Sekjen Mendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan pentingnya evaluasi komoditas untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi pasca Lebaran.
“Kepala daerah diminta untuk memantau komoditas yang harganya naik atau stabil tinggi dan memaparkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut,” ucapnya.
Ia menekankan perlunya kepala daerah mempersiapkan data terkait harga barang dan langkah-langkah yang telah diambil untuk menanggulangi inflasi di daerah masing-masing.
“Dimohon kepada seluruh kepala daerah untuk mempersiapkan data-datanya serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Kami juga meminta agar kepala daerah yang telah diminta untuk melaporkan upaya-upaya mereka benar-benar mempersiapkan materi yang akan dipaparkan,” harapnya.
Usai mengikuti rakor, Wawako Raja Ariza mengajak seluruh perangkat daerah untuk segera menyiapkan data terkait komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, serta memastikan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok tetap aman di pasaran.
“Tentunya kita harus memastikan bahwa data yang relevan serta langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang dapat dipaparkan dengan baik. Koordinasi antar instansi harus terus kita intensifkan, terutama untuk memantau stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok di pasar,” sebutnya.
Wawako Raja Ariza juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah, untuk menjaga pasokan barang dan mengendalikan harga agar tetap stabil terutama untuk kebutuhan pokok.
“Tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memperkuat koordinasi dengan TPID, Bulog, dan dinas terkait,” pungkasnya.
(Red)
