Hukrim

Polres Bintan Amankan 23 PMI Ilegal Asal Lombok di Kampung Jeruk Tanjung Uban

PRIMETIMES.ID, BINTAN-
Pada Selasa (6/7/2021), pukul 21.00 WIB, personil Sat Reskrim Polres Bintan mengamankan 23 orang diduga PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal serta 3 warga yang diduga menjadi pengurus yang memiliki keterkaitan/hubungan dengan para PMI di Kampung Jeruk, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Bintan Utara, Kabupaten Bintan.

Adapun identitas ke- 23 orang PMI illegal tersebut terdiri dari 21 orang laki-laki, antara lain : Is, 37th, Drm, 28th, Pdl, 41th, Krwn H, 31th, Spmn, 38th, Rhmn, 40th, Slmn, 41th, Sdrmn, 41th, Swldn, 43th, Spd, 37th, Ahyr, 35th, L Drmn, 39th, Smsl, 24t, M Jnd, 37th, Hrwn, 33th, Mhls, 35th, Spdi, 32th, Kswd, 28th, Mslmn, 28th, Znl K, 29th, Skrn, 32th. Dan dua orang wanita dengan inisial Snr, 36th dan St Y, 45th.

Sedangkan identitas yang diduga memiliki hubungan dengan PMI tersebut sebagai pengurus yaitu seorang warga Bintan, Fds.

Di lokasi penangkapan juga didapati orang yang diduga berperan untuk memuluskan perjalanan para PMI illegal tersebut ke luar negeri yaitu Zmrn dan Strsn (keduanya adalah warga Bintan), juga diamankan dan dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan didapat keterangan dari PMI ilegal tersebut, yaitu dengan membayar 3 sampai dengan 9 juta rupiah per orang ditambah pungutan 500 ribu rupiah untuk uang pantai yang digunakan untuk menyeberang ke Malaysia yang rencananya para PMI akan diberangkatkan melalui pelabuhan tidak resmi di Lobam, Bintan.

Dari lokasi penangkapan juga diamankan 2 unit mobil yaitu mobil box dan mobil Toyota Avanza yang digunakan pelaku sebagai alat mengangkut para PMI.

Polres Bintan selanjutnya melakukan koordinasi dengan BP2MI Tanjungpinang dan melakukan swab rapid antigen oleh Dinkes Kabupaten Bintan terhadap para PMI ilegal tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Dari hasil pemeriksaan, 5 orang dari PMI tersebut positif Covid-19 yang selanjutnya akan dilakukan penanganan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan penanganan di selter BP2MI Tanjungpinang dan RPTC Kemensos di Senggarang, Tanjungpinang.

Sedangkan terhadap pengurus akan dilakukan proses penyidikan dan diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Kapolres Bintan, AKBP Bambang Sugihartono, S.I.K, MM mengimbau masyarakat baik PMI yang akan ke luar negeri maupun mau masuk kembali ke Indonesia, agar menggunakan jalur-jalur yang telah ditetapkan pemerintah, karena sudah ada satgas khusus penanganan PMI sehingga saat masuk ke Indonesia dapat terpantau kesehatannya.

“Terkait jalur-jalur tidak resmi khususnya di Bintan, tetap akan kita tingkatkan pengawasan dan menjadi target operasi kepolisian dan akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Kapolres Bintan.

Apabila ada warga mengetahui informasi adanya PMI ilegal masuk melalui jalur-jalur tidak resmi khususnya di Bintan dapat melaporkan pada Bhabinkamtibmas ataupun Call Center 110 Polres Bintan.

“24 jam non stop akan segera dilakukan tindakan kepolisian, guna dilakukan penanganan sesuai hukum serta mengantisipasi penyebaran Covid-19,” tambah Kapolres Bintan.

“Kami Polri mengucapkan terimakasih atas informasi dari warga Bintan yang telah peduli melaporkan sehingga kasus ini dapat terungkap dan dilakukan penyidikan,” pungkas Kapolres Bintan.

(S: Humas Polres Bintan)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker