Fraksi DPN Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2026
PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani (DPN) DPRD Kota Tanjungpinang menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Tentang APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2026.
Wakil Ketua Fraksi DPN DPRD Tanjungpinang, Prengki Simanjuntak, S.IP, mengatakan, setelah menelaah Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, pihaknya menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi yang konstruktif, di antaranya:
1. Struktur Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah.
Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebesar Rp900,5 miliar masih didominasi pendapatan transfer. Ketergantungan yg tinggi terhadap pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Tanjungpinang belum optimal.
Fraksi menilai bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, pemanfaatan aset daerah belum sepenuhnya produktif, pengelolaan pajak dan retribusi belum terintegrasi dalam sistem digital secara menyeluruh.
“Fraksi merekomendasikan agar melakukan pemetaan potensi PAD secara komprehensif pada seluruh sektor, termasuk jasa, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan aset,” ujar Prengki, Selasa (18/11/2025).
2. Rasionalisasi Belanja Daerah dan Pengunaan Pembiayaan Pinjaman.
Belanja Daerah Tahun 2026 sebesar Rp1,03 triliun yang lebih tinggi dibanding pendapatan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih disiplin, terutama dalam pemanfaatan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar.
Untuk itu fraksi mendorong agar seluruh kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman harus memenuhi kriteria prioritas, urgensi, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, agar memprioritaskan penggunaan pinjaman untuk infrastruktur pelayanan publik, penanganan banjir, dan penguatan kawasan pertumbuhan ekonomi, serta menjamin setiap program berbasis pinjaman memiliki kajian manfaat yang komprehensif, rencana kerja yang terukur, dan indikator evaluasi yang jelas.
3. Peningkatan Penanganan Banjir Berbasis Perencanaan Terpadu.
Hingga saat ini banjir masih menjadi persoalan utama di beberapa wilayah Tanjungpinang. Meskipun terdapat alokasi untuk pengembangan kolam retensi, pendekatan penanganan banjir belum sepenuhnya bersifat integratif.
Untuk itu fraksi menekankan agar penanganan banjir tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi harus didukung penataan ruang dan integrasi jaringan drainase antarwilayah.
4. Pemerataan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.
Pembangunan infrastruktur dasar masih belum merata di beberapa kawasan, terutama wilayah pesisir, pulau-pulau, dan permukiman padat.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Pemko menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan tingkat keterisolasian wilayah, mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jalan lingkungan, penerangan jalan, sanitasi, dan drainase di wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
5. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
Belanja operasi pemerintah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu harus diaktualisasikan dengan digitalisasi layanan publik secara menyeluruh melalui integrasi sistem pelayanan satu pintu hingga tingkat kelurahan, penerapam evaluasi kinerja OPD yang berbasis capaian kinerja (performance-based budgeting), serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan integritas pelayanan.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif, UMKM, dan Pariwisata.
Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan PAD, namun belum tergarap optimal.
Oleh karena itu Pemko diminta agar mengembangkan kawasan ekonomi kreatif dan pusat inkubasi UMKM yang berorientasi pada peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran.
“Selain itu, agar menggelar agenda pariwisata berbasis budaya Melayu secara berkala dan terstruktur untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, serta menata kawasan wisata seperti Pulau Penyengat dan Kota Lama secara lebih profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkas Prengki.
(Red)
