Meski Sudah Terima Hibah Tanah, KPU dan Bawaslu Kepri Masih Gunakan Ruko
PRIMETIMES.ID, Tanjungpinang- Pemerintah Provinsi Kepri bersama KPU dan Bawaslu Kepri telah melakukan penandatangan hibah lahan untuk pembangunan gedung perkantoran beberapa waktu lalu.
Namun hingga kini kantor KPU dan Bawaslu Kepri masih menggunakan rumah toko (ruko).
Pasalnya, penyerahan sertifikat lahan belum rampung secara administrasi. Selain itu, KPU dan Bawaslu RI masih belum menggelontorkan anggaran untuk pembangunan kantor, sementara Pilkada serentak akan dimulai bulan Oktober mendatang.
Ketua Bawaslu Kepri, M. Sjahri Papene mengatakan sudah melakukan penandatanganan serah terima lahan untuk pembangunan gedung Bawaslu Kepri.
“Kita sudah lakukan penandatanganan hibah lahan milik Pemprov Kepri kepada Bawaslu seluas 5.000 meter bidang di wilayah Dompak,” ujar Sjahri saat dihubungi, Kamis (4/7/2019).
“Namun proses penghibahan tersebut masih belum rampung sehingga tahap pembangunan belum dapat dilakukan,” sambungnya.
Untuk pembangunan kantor tersebut, pihaknya sudah mengajukan anggaran biaya ke Bawaslu RI.
“Kita sudah ajukan pembangunan gedung ke Bawaslu RI. Namun pembiayaannya masih menunggu ABPBN 2020,” ucapnya.
Kendati demikian, sambungnya, pihaknya tidak menutup jika Pemprov Kepri turut membantu pembangunan gedung Bawaslu tersebut. Hal itu mengingat beberapa daerah di Kepri akan melangsungkan Pilkada serentak termasuk Pemilihan Gubernur.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Komisioner KPU Kepri, Agung Widiono.
“Hibah lahan sudah kita terima dari Pemprov Kepri seluas 5.000 meter, namun untuk pembangunan gedung kantor KPU masih menunggu anggaran dari KPU RI,” ucapnya.
Agung mengemukakan bahwa KPU Kepri membutuhkan kantor yang representatif untuk menyelenggarakan pemilu. Kantor tidak hanya sebagai tempat bekerja, melainkan juga rapat dengan peserta pemilu dan menyimpan data.
“Data penting yang dimiliki KPU Kepri semakin hari semakin banyak. Karena itu dibutuhkan kantor dengan kapasitas yang memadai,” ucapnya
Bertahun-tahun, kantor yang memproduksi para pemimpin daerah dan anggota legislatif itu masih menggunakan ruko.
(Blt)
