Mendagri: Pers Sebagai Alat Kontrol Pemerintah
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi penyelenggaraan Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan Koran Sindo.
Dalam kegitan tersebut Tjahjo mengingatkan peran Pers sebagai alat kontrol sosial harus terus dijaga secara objektif dan penuh tanggung jawab agar proses check and balance dari pers sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi dapat berjalan dengan baik.
Mendagri berkisah tentang perjalanannya berkecimpung di dunia politik selama kurang lebih 30 tahun. “Salah satu yang membesarkan nama saya adalah pers. Yang membiayai saya berpolitik sampai di Jakarta juga media di Jateng dulu. Dan saya juga pernah menjadi wartawan. Maka kalau diundang pers saya berusaha untuk hadir,” ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jum’at, (29/3/2019).
Tjahjo berharap seluruh media/pers untuk terus menjadi media arus utama (mainstream) yang dapat menyajikan fakta-fakta bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, kondisi saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi membuat penyebaran atau diseminasi informasi menjadi sangat cepat. Kecepatan distribusi menjadi faktor yang sangat penting, dan informasi yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan.
“Terutama di instasi pemerintah di mana fungsi sebagai pelayanan publik,” ujar Tjahjo.
“Kami cukup terkejut kemarin kantor Menpan RB mengumumkan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang sudah melakukan e-Goverment, ternyata dri 514 Kabupaten/Kota itu baru 25 persen di tingkat kota, dan hanya 8 persen di tingkat Kabupaten, dan hanya 48 persen di tingkat Provinsi yang melakukan e-Gov. Saya kira e-planning itu menjadi kata kunci, e-government, e-budgeting, e- yang lain lain dalam upaya memprcepat proses interaksi antara pimpinan, antara lembaga, konekvitas antar daerah, antar pulau, antar kawasan, interaksi yg semakin terbuka antara unit pemerintahan denga masyarakat yang ada,” kata Tjahjo Kumolo.
Puspen Kemendagri
