SMSI Kepri dan LKPK Dukung Kapolri Sikat Mafia Tanah
PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) Kepri, Kennedi Sihombing dan Ketua SMSI Kepri, Zakmi mendukung penuh langkah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas para mafia tanah di Indonesia. Apalagi di Kepri saat ini ada ratusan ribu hektar lahan yang terlantar.
Mereka pun meminta Kapolri, tidak ragu untuk menindak tegas para oknum yang menjadi beking tindakan para mafia tanah yang merugikan hak negara dan meresahkan rakyat tersebut.
“Kami (Lembaga KPK dan SMSI), sangat mendukung sikap tegas Kapolri Listyo. Selain sikapnya yang menjadi bukti dukungan terhadap rakyat kecil, Beliau (Kapolri, red) juga sudah menunjukkan kepatuhannya terhadap perintah Presiden Jokowi untuk menumpas para mafia tanah.
“Negara melalui aparat penegak hukum harus hadir di tengah rakyat, memberantas para mafia tanah yang telah bergentayangan selama ini, sekaligus memberikan kepastian hukum soal pertanahan di negera ini,” ucap Kennedi dan Zakmi saat meninjau lokasi Kelompok Tani di Lome dan Malang Rapat, Sabtu (20/02/21) kemarin.
Kennedi, yang sudah belasan tahun berjuang membantu masyarakat kelompok tani dalam melawan mafia tanah menjelaskan, permainan mafia tanah sudah menggurita dan hampir semua tidak tersentuh hukum.
“Khusus di Kepri, objek tanah sering menjadi bancakan para mafia tanah lalu diterlantarkan, bahkan objek tanah yang jelas ada penghuninya pun berani mereka sikat,” ungkapnya.
Untuk membantu kelompok tani serta mencegah kerugian rakyat akibat sepak terjang para mafia tanah, lanjutnya, kami (Lembaga KPK) telah mengandeng Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk bersama berjuang membantu mereka (masyarakat kelompok tani, red).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua SMSI Kepri Zakmi mengimbau masyarakat kelompok tani yang memanfaatkan tanah terlantar semata-mata untuk menafkahi keluarganya, agar dapat mengelola tanah tersebut dengan baik, terutama guna meningkatkan perekonomian keluarga.
Untuk diketahui, kasus mafia tanah ini sudah menjadi rahasia umum, seringkali muncul dugaan atau laporan bahwa ada beking orang-orang kuat yang terlibat di dalam seperti oknum-oknum tertentu.
“Dan sesungguhnya yang bisa membongkar semua ini adalah aparat penegak hukum itu sendiri baik Kepolisian, Kejaksaan, dan juga komitmen dari BPN,” pungkas Zakmi.
Zakmi merasa prihatin banyaknya tanah terlantar di Kepri yang tidak pernah dikelola oleh perusahaan sama sekali hingga menyalahi ketentuan.
“Kepri ini serambi Indonesia. Sementara luas daratannya tidak sampai 4 persen dari total luas wilayah. Sudah daratannya sedikit ternyata banyak dikuasai oleh mafia tanah. Tentu saja ini merugiakan negara karena tidak ada kontribusi pajak serta tidak berpihak ke masyarakat karena mestinya sudah dibangun hingga bisa menyerap lapangan kerja,” pungkasnya.
(Rilis)
