Warga Bintan Keluhkan Legalitas Lahannya, Soerya Respationo Siapkan Pengacara Untuk Bantu
PRIMETIMES.ID, BINTAN,
Beberapa hari melakukan ‘blusukan’ dalam rangka ‘belanja masalah’ ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, Calon Gubernur Kepri, H.M Soerya Respationo dan tim SInergi menemukan banyak keluhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Provinsi Kepri, Jumat (25/09).
Mulai dari pembangunan infrastruktur yang terbilang jauh dari kata aman, pelayanan sosial dan umum kurang mendapatkan perhatian, para seniman dan pelaku UMKM, hingga legalitas lahan yang sudah lama ditempati warga namun belum mendapatkan status yang jelas.
“Sejak orang tua kami hingga saat ini, persoalan legalitas lahan di Bintan Utara ini, belum menemui titik temu dan kejelasan, Pak. Untuk itu, kami mohon bantuan dari Bapak untuk bisa memperjuangkannya jika nanti terpilih,” jelas tokoh masyarakat.
Hal senada juga diungkapkan warga di Teluk Sasak, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Gunung Kijang, Bintan Timur hingga Teluk Bintan.
“Soal legalitas lahan yang telah lama kami tempati ini Pak, sekarang diklaim milik sebuah perusahaan. Kami bingung mau mengadu ke mana. Warga hanya ingin mendapatkan haknya. Untuk itu, kami meminta bantuan kepada Romo Soerya untuk bisa membantu menuntaskan permasalahan kami ini,” jelas warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut Soerya Respationo mengatakan bahwa, dari beberapa hari blusukan permasalahan yang ‘direkamnya’ di Bintan lebih didominasi oleh permasalahan lahan dan legalitasnya.
Di mana biasanya, masyarakat yang menyerobot lahan akan tetapi di Bintan malah lahan masyarakat yang diserobot.
“Kemarin kami sudah bertemu dan berdiskusi dengan warga di 8 kampung di Bintan Utara. Setelah kami berembug, dan sepakat kami akan datangkan beberapa pengacara ke sini untuk menginventarisasi sekaligus membuat kronologi dari lahan yang dikeluhkan oleh warga tersebut,” jelas Soerya Respationo.
Nantinya, tambahnya, para pengacara tersebut akan ditugaskan untuk mengumpulkan data dan berdiskusi bersama beberapa tokoh-tokoh yang mengetahui kebenaran dari legalitas lahan warga tersebut.
“Kami juga meminta bantuan dari Bapak dan Ibu untuk bisa mengumpulkan berkas-berkas dan dokumen penting sehingga bisa diketahui secara pasti legalitas lahan warga ini,” terangnya.
Selain hal tersebut, warga juga mengeluhkan akan kondisi kelistrikan yang di belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
“Ibaratnya pak, kami ini belum terbebas dan belum merdeka. Listrik saja kami masih belum merasakan dengan maksimal. Jadi mohon dapat didengarkan aspirasi dan bisa diperjuangkan. Semoga di tangan Bapak, jika nanti terpilih bisa diperjuangkan dan memerdekakan kami,” terangnya.
(Red)
