Rakor Pengendalian Inflasi, Pemko Tanjungpinang Siap Dukung Program Pemerintah Pusat
PRIMETIMES.ID, TANJUNGPINANG-
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, M.M., menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Mendagri secara virtual, di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Senggarang,cSelasa (16/9/2025).
Rakor dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah serta pembahasan strategi pembangunan kependudukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya pengendalian dan pengelolaan kependudukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.
“Indonesia memiliki semua syarat menuju negara dominan. Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas generasi muda agar produktif, memiliki keterampilan, serta ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masa depan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, dalam rangka menuju tata kelola kependudukan yang baik, Pemerintah harus mampu mengendalikan dinamika kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas keluarga. Hal ini mencakup penduduk usia produktif maupun nonproduktif agar seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi terhadap pembangunan.
“Bagi pemerintah daerah yang mampu memenuhi indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) serta mendukung pilar Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), akan diberikan pengakuan dan insentif khusus. Dalam DBPK terdapat tiga pilar utama dengan 30 indikator yang harus dipenuhi sebagai pedoman pembangunan kependudukan yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM,” terangnya.
Terkait perkembangan inflasi, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok pada minggu ini masih menunjukkan dinamika.
“Memang harga pangan terus bergerak. Berdasarkan informasi dari Menteri Pertanian bahwa untuk tahun 2026 direncanakan adanya bantuan pembibitan, yang diharapkan dapat mengatasi gejolak harga komoditas tertentu sekaligus memperluas pemerataan lokasi produksi. Tanpa langkah ini, kendala distribusi akan terus terjadi,” sebutnya.
Ia menambahkan, khusus untuk beras, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga meningkat dari 100 menjadi 109 wilayah dalam sepekan terakhir. Namun demikian, jumlah kabupaten/kota yang harga berasnya menurun juga ikut bertambah.
“Untuk itu kepada kepala daerah agar tidak cepat berpuas diri ketika harga beras turun. Jangan sampai operasi pasar atau kegiatan bersama Bulog terhenti hanya karena ada penurunan kecil. Upaya pengendalian harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan agar jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga tidak kembali bertambah,” tegasnya.
Usai rakor, Wawako Ariza, menyatakan bahwa Pemko Tanjungpinang akan menindaklanjuti arahan dari Kemendagri dengan langkah konkret di tingkat daerah.
“Kami siap menjalankan strategi yang telah disampaikan, baik dalam pengendalian inflasi, mendukung program 3 juta rumah, maupun peningkatan kualitas kependudukan. Semua ini penting demi memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kota Tanjungpinang saat ini masih berada pada angka yang aman, yaitu 1,23 persen.
“Namun kita harus tetap waspada dan memastikan inflasi di Tanjungpinang tetap terkendali melalui langkah-langkah konkret, seperti menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, memperkuat operasi pasar, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor. Dengan begitu, gejolak harga yang dapat membebani masyarakat dapat kita antisipasi sejak dini,” pungkasnya.
(Red)
