Hukrim

Terkait Penahanan Hasan, Kapolres Bintan: Kita Memegang Prinsip Equality Before The Law

Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo, S.I.K, MM saat memberikan keterangan terkait penahanan tersangka Hasan dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah, didampingi oleh Wakapolres Bintan, Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Marganda Pandapotan dan juga Kasi Humas IPTU Missyamsu Alson di Mapolres Bintan. (Foto: Bung Manurung)

PRIMETIMES.ID, BINTAN-
Hasan, S.Sos, tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah milik PT. Bintan Properti Indo di Bintan Timur resmi ditahan Polres Bintan pada Jumat (7/6/2024) sekira pukul 21.30 WIB.

Hasan ditahan oleh Polres Bintan usai menjalani pemeriksaan di ruang Unit Tipikor Satreskrim Polres Bintan selama hampir 10 jam.

Terkait proses penahanan terhadap mantan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan, Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo, S.I.K, MM, dalam keterangan resminya mengatakan bahwa tidak ada perlakuan khusus.

“Prinsip ‘equality before the law’ itu tetap kita pegang. Semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Itu salah satu alasan kita melakukan penahanan terhadap tersangka (Hasan, red),” ujar Kapolres Bintan di Mapolres Bintan, Sabtu (8/6/2024).

Kapolres Bintan menambahkan, saat ini pihaknya masih fokus pada kasus pemalsuan surat tanah. Untuk kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus tersebut, Kapolres Bintan mengatakan belum ada perkembangan baru.

“Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru,” ujar Kapolres Bintan.

AKBP Riky Iswoyo, S.I.K, MM juga menegaskan bahwa hingga kini (8/6/2024), belum ada permintaan penangguhan penahanan tersangka Hasan.

“Permintaan (penangguhan penahanan, red) itu belum ada. Kita akan terus melanjutkan penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Tergantung hasil penyidikan nantinya. Yang jelas, penahanan tersangka Hasan adalah kewenangan penyidik sebelum dilimpahkan ke kejaksaan,” pungkas Kapolres Bintan.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, penyidikan kasus tersebut berawal dari laporan Constantyn Barail selaku Direktur PT. Bintan Properti Indo pada bulan Januari 2022, atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah.

Dari laporan tersebut, Satreskrim Polres Bintan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, sehingga dari 23 orang saksi didapati petunjuk adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk Hasan yang saat itu menjabat sebagai Camat Bintan Timur.

Selain Hasan, ada dua orang lagi yang telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu M (saat itu menjabat Lurah) dan B (saat itu juru ukur dalam penerbitan surat baru).

Constantyn Barail selaku Direktur PT. Bintan Properti Indo pada bulan Januari 2022 yang melaporkan bahwa lahan milik PT. Bintan Properti Indo yang telah memiliki surat kemudian diterbitkan kembali surat tanah yang baru pada lahan milik PT. Bintan Properti Indo.

Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, selanjutnya Polres Bintan melaksanakan gelar perkara tingkat Polres Bintan atas kasus tersebut, sehingga ditetapkan ketiga orang tersangka pada tanggal 15 Maret 2024.

Selang beberapa hari kemudian penyidik Satreskrim Polres Bintan melaksanakan gelar perkara di Polda Kepri. Kemudian penyidik melakukan kordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan mengirimkan SPDP perkara tersebut.

Kemudian dilakukan gelar perkara kedua di tingkat Polda Kepri untuk memastikan bahwa ketiga orang tersangka tersebut telah memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka.

(BUNG MANURUNG)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker